Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Donggala berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal;

3. Menyatakan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : SP-TAP / 100 / XI / 2024 / Reskrim, Tanggal 18 November 2024 yang menetapkan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan Termohon sehubungan dengan kasus yang dikenakan terhadap diri Pemohon;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat segala Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon :

- Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/30/IV/RES.3.3/ 2024/Reskrim Tanggal 26 April 2024;

- Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/30.a/X/RES.3.3/ 2024/Reskrim Tanggal 18 Oktober 2024;

- Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/30.b/XI/RES.3.3/ 2024/Reskrim Tanggal 18 November 2024;

- Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 64.c / XI / 2024 Reskrim Tanggal 25 November 2024;

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/07/I/RES3.3/2025/Reskrim Tertanggal 21 Januari 2025 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP Han/07/I/RES3.3/2025/Reskrim, Tertanggal 21 Januari 2025;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili, dan mengadili permohonan a quo pada Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)